PALI- Rapat Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (DPRD PALI) dalam rangka penyampaian jawaban Bupati PALI terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi dewan tentang pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2024.Senin (26/08/2024).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II, Muhamad Budi Hoiru,SHI,. Jumlah anggota yang hadir 14 orang dari 25 anggota DPRD PALI
Bupati PALI Dr.Ir.H.Heri Amalindo,MM., melalui Wakil Bupati Drs. Soemarjono mengatakan.
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Dewan yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan jawaban Bupati PALI.
terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi dewan tentang pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2024,” Ujar Wabup
Wabup juga mengucapkan terimakasih atas apresiasi fraksi-fraksi anggota Dewan atas kinerja pemerintah kabupaten Penukal abab Lematang Ilir mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan aturan APBD-P tahun 2024.
“Kami menyambut baik atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi, yang pertama. dari fraksi anggota PDI-P, sehubungan dengan saran pemerintah kabupaten PALI dan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi efektivitas dan tepat sasaran,” jelas Wabup.
Ditambahkan Wabup, bahwa pemerintah sangat sepakat atas saran fraksi. “Dalam hal ini kami sangat sepakat dan sependapat. Dan ini telah kami lakukan. Dan yang kedua kami ucapkan terimakasih atas apresiasi terkait peningkatan pendapatan belanja Daerah, serta saran agar pemerintah mengevaluasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.Kami sepakat dan ini akan terus kami lakukan,”.papar Wabup.
“Saran dari fraksi-fraksi sangat bermanfaat. Perlu kami informasikan, memang kalau kita tetap saja berpegang pada yang ada, tidak akan terjadi kenaikan PAD secara signifikan. karna PAD kita bertumpu pada pajak dan retribusi daerah, sedang kan objek-objek pajak sudah ditentukan oleh pemerintah pusat,” Jelas Orang yang akrab di sapa Pakde ini.
“Pemerintah juga sangat memperhatikan terkait keluhan para dokter, dulu waktu honor mereka mendapat intensif sebesar 5 juta, tapi ketika di angkat jadi PPPK mereka mendapat gaji 3 juta. Untuk hal ini kami telah memanggil pihak- pihak terkait agar di Carikan solusi terbaik,” terang orang nomor dua di bumi serepat Serasan ini.
Dalam penyampaiannya, Wabup juga mengatakan pemerintah sangat sepakat atas terciptanya pilkada damai. “Terhadap saran agar perintah daerah untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak agar tercipta pilkada damai di kabupaten PALI, kami sungguh sangat sependapat. Selama ini komunikasi kami instansi lain seperti TNI polri bahkan kejaksaan baik. Smoga pilkada kita nanti berjalan damai dan kondusif,”ujar Wabup.
Tampak hadir di acara tersebut seluruh, Wakil Bupati PALI, OPD PALI, Perwakilan Dokter, Ketua KPU, perwakilan forkofimda, dan lain-lain.(ADV)