BATURAJA OKU – Mendengar paparan dari Asisten I Slamet Riyadi bahwa pendistribusian program bantuan sosial ke masyarakat akibat dampak Covid-19 berupa beras, gula, minyak, tepung, garam dan mie instan sama sekali belum ada pembayaran dari Pemerintah kabupaten.
“Ini dipermudah dalam pengadaan sembako, dengan cara memesan dulu dan nanti baru akan di bayarkan jadi sekarang ini belum ada kontrak dan pembayaran ke pihak Bulog,”ungkapnya, saat dialog di ruang Badan musyawarah DPRD OKU, Jum’at (29/5/2020)
Ketua DPRD OKU H Marjito sempat kaget mendengar ungkapan tersebut, kenapa pemerintah kabupaten dengan mudahnya memesan ke Bulog tanpa melakukan kontrak ataupun melihat barang yang dipesan sehingga wajar masyarakat mengeluh akan kualitas beras yang disalurkan.
“Kami mendengar ada beberapa warga yang menerima beras dengan kondisi tidak layak di konsumsi dan berbau, meski dalam kondisi apapun penyaluran bantuan harus berjalan baik,”tegasnya.
Sama halnya yang disampaikan oleh Dinsos OKU dan Bulog, bahwa mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan sembako dalam waktu yang cepat dan minimnya tenaga personil sehingga baik pendataan dan penyalurannya sedikit kewalahan.
Beberapa anggota Dewan mengusulkan agar sebaiknya bantuan sembako berikutnya agar di berikan dalam bentuk tunai dan disetahkan melalui desa/kelurahan hingga ketua RT.
“Dalam situasi pandemi saat ini, ada baiknya Pemkab memberikan bantuan sesuai jumlah nominalnya Rp 200 ribu, sehingga bisa dengan mudah dan bisa mengurangi kendala, dan mengenai aturannya bisa saja di rubah kembali,”saran anggota Dewan Yopi Sahrudin. (feb)