Rapat paripurna perdana DPRD Jabar 2026 diwarnai interupsi anggota fraksi PKB yang mendesak alokasi anggaran belanja media di setiap OPD demi keberlangsungan lembaga penyiaran.
Rapat paripurna perdana DPRD Jabar 2026 diwarnai interupsi anggota fraksi PKB yang mendesak alokasi anggaran belanja media di setiap OPD demi keberlangsungan lembaga penyiaran. (AntaraNews)
Rapat Paripurna perdana DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diwarnai sebuah interupsi penting. Agenda utama rapat adalah pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 serta penetapan alat kelengkapan DPRD Jabar (AKD). Kejadian ini berlangsung pada Senin, 6 Januari 2026, di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung. Interupsi tersebut disampaikan tepat sebelum penutupan sidang.
Interupsi krusial ini dilayangkan oleh anggota Fraksi PKB, Sidkon Djampi. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengalokasikan anggaran belanja media. Anggaran ini diharapkan dapat didistribusikan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya adalah untuk mendukung keberlangsungan operasional ratusan lembaga penyiaran di Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, yang memimpin jalannya rapat, langsung memberikan respons. Ia mengarahkan usulan aspirasi tersebut kepada Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman. Kedua pejabat eksekutif ini turut hadir langsung dalam sidang paripurna tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Desakan Anggaran Media untuk Ekosistem Penyiaran Lokal
Dalam interupsinya, Sidkon Djampi menyampaikan urgensi dukungan finansial bagi lembaga penyiaran di Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa terdapat sekitar 457 lembaga penyiaran yang tergabung dalam berbagai asosiasi. Lembaga-lembaga ini sangat membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Aspirasi ini menjadi fokus utama interupsi DPRD Jabar.
Sidkon secara spesifik mengusulkan agar skema belanja media tidak lagi terpusat pada satu pintu. Ia menyarankan agar anggaran belanja media diakomodir secara merata di setiap OPD pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret dan strategis dari pemerintah. Ini juga penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem media lokal.
“Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui jumlah lembaga penyiaran ada 457 lembaga penyiaran, mereka dalam asosiasi meminta agar dapat perhatian,” ujar Sidkon di hadapan forum sidang. Ia menegaskan pentingnya alokasi belanja media di tiap OPD, baik melalui Wakil Gubernur maupun Sekda. Desakan ini bertujuan menciptakan pemerataan dukungan bagi seluruh pelaku media.
Respons Cepat Pimpinan Sidang dan Harapan Tindak Lanjut
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara segera menanggapi penyampaian aspirasi yang mendadak ini. Sebelum mengetuk palu penutupan sidang, Iswara memastikan bahwa usulan tersebut didengar oleh pihak eksekutif. Ia langsung mengarahkan poin-poin interupsi kepada Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang hadir. Respons ini menunjukkan keseriusan dalam menampung aspirasi.
“Aspirasi langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda, Insya Allah akan kami ingatkan,” kata Iswara merespons interupsi tersebut. Pernyataan ini memberikan sinyal positif bahwa aspirasi Sidkon akan menjadi perhatian. Kehadiran jajaran kepala OPD serta unsur pimpinan fraksi turut menyaksikan momen penting ini. Ini juga menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti isu belanja media.
Sidang paripurna ini sendiri sedianya berjalan lancar dengan agenda utama penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebagian besar anggota dewan telah menyatakan kesepakatannya terhadap struktur AKD yang baru. Namun, dinamika interupsi ini menambah catatan penting di penghujung acara. Hal ini menunjukkan bahwa isu belanja media sangat relevan.
Pimpinan sidang memastikan bahwa usulan belanja media tersebut akan menjadi catatan penting dalam koordinasi antara legislatif dan eksekutif ke depan. Diharapkan, aspirasi ini dapat terealisasi demi kemajuan ekosistem penyiaran di Jawa Barat. Interupsi DPRD Jabar ini menjadi sorotan yang patut diperhatikan oleh pemerintah provinsi.(Int/*)